Demokrasi Desa

Untuk melacak bagaimana suara rakyat terepresentasi dalam ranah publik, kita perlu menengok demokrasi desa yang berbeda dengan sistem demokrasi Barat. Bung Hatta berani mengoreksi Soekarno, karena praktik demokrasi terpimpin yang dianggapnya menyimpang dari sistem budaya demokrasi di Indonesia. Hatta berpandangan demokrasi yang asli Indonesia berbasis pada musyawarah masyarakat desa. Demokrasi tersebut bercirikan : rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. (Hatta,2002:123).Kelima anasir tersebut menjadi ciri demokrasi asli Indonesia yang mengutamakan kepentingan kolektif dan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Pilkada Aroma Corona

by  Guno Tri Tjahjoko

“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,’’ (Perpu No 2/2020, pasal 201 A,ayat2)

Kutipan tersebut secara eksplisit memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara untuk merevisi peraturan Pilkada yang tertunda. Namun bila pandemi corona belum dapat teratasi, maka Pilkada akan dijadwalkan ulang (ayat 3). Mencermati Perpu No 2/2020, khususnya pasal 201 A ayat 2 dan 3 tersebut - tampaknya ada kegamangan dari pemerintah. Di satu sisi Pemerintah ingin fokus menuntaskan mengatasi pandemi corona. Namun di sisi lain adanya desakan  elite politik untuk penuntasan Pilkada serentak. Prediksi pemerintah pandemi corona akan memasuki puncaknya dibulan Mei 2020 dan akan menurun di bulan Juni 2020. Dengan asumsi prediksi tersebut diperkirakan bulan Juli 2020 pandemi corona akan dapat dikendalikan, sehingga situasi dan kondisi berangsur-angsur normal.

Namun pemerintah kurang mempertimbangkan bahwa jenis virus corona yang menyebar di Indonesia bukan tipe A,B dan C yang sudah menyebar di China,Italia,Spanyol,Iran dan Amerika. Virus corona yang menyebar di masyarakat masuk dalam tipe lainnya yang bisa jadi lebih ganas. Selain itu karakteristik virus ini terus bermutasi dan sulit terdeteksi dengan tes cepat di masyarakat. Selaras dengan hal tersebut sampai hari ini belum ada obat untuk mengatasi jenis virus yang berkembang di Indonesia. Untuk mengatasi virus corona membutuhkan penelitian dan uji coba sekitar satu tahun.

Dari beberapa permasalahan tersebut, Pilkada yang merupakan ajang pengerahan massa rawan terhadap penularan virus corona yang membahayakan masyarakat. Ringkasnya, bila Pilkada dilaksanakan  Desember 2020 rawan terhadap penularan virus corona. Bagaimana solusi atas pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi corona ? Penulis mengajukan tiga pemikiran yang realistis, agar pelaksanaan Pilkada aman dan nyaman bagi masyarakat,sebagai berikut :

Pertama, memastikan virus corona dikendalikan

Oleh karena sumber masalah adanya pandemi corona, maka perlu dipastikan bahwa pemerintah sudah mampu mengendalikan virus corona - adanya antivirus (obat) yang terbukti dapat menyembuhkan masyarakat. Penerapan larangan mudik, pembatasan sosial berskala besar dan tes swab dipastikan telah memutus penularan virus corona. Selaras dengan hal tersebut pemerintah berinisiatif menemukan antivirus corona Dengan adanya kepastian bahwa virus corona  dapat dikendalikan oleh pemerintah, maka rasa aman dan kepercayaan masyarakat akan muncul. Dalam kondisi seperti sekarang, dimana terjadi ketidakpastian keselamatan masyarakat - Pilkada yang merupakan pengumpulan orang di TPS-TPS rawan terhadap penularan virus corona. Dalam hal ini pemerintah mengalami dilema, karena didesak oleh para elite politik dalam rangka melaksanakan Pilkada. Di satu sisi pemerintah fokus menyelamatkan masyarakat dari bahaya virus corona. Namun di sisi lain, pemerintah yang didukung oleh koalisi partai politik - mereka berkepentingan dengan merebut kekuasaan di ranah lokal. Dilema pemerintah menghadapi desakan elite politik ditambah lagi dengan pendanaan dalam Pilkada, karena APBN/APBD difokuskan untuk mengatasi pandemi corona, maka dana untuk Pilkada belum mencukupi.

Kedua, butuh pemulihan

Secara faktual pasca pandemi corona dibutuhkan proses pemulihan ekonomi,ketahanan sosial masyarakat, ketahanan pangan dan normalisasi kegiatan dalam masyarakat. Pandemi corona telah mempurukkan ekonomi pemerintah yang berdampak terhadap seluruh aspek bisnis dalam masyarakat. Dampak pandemi corona, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mereka mengharapkan bantuan langsung tunai dari pemerintah.Hal ini berdampak pada masyarakat rentan terhadap penyakit sosial. Kejahatantumbuh subur di tengah masyakat yang lapar, tidak ada pekerjaan dan tidak ada kepastian masa depan. Semua dampak pandemi corona tersebut membutuhkan waktu pemulihan minimal satu atau dua tahun.

Ketiga, proses demokratisasi membutuhkan keselamatan dan kenyamanan

Bila ada kepastian corona dapat diatasi dan masyarakat telah pulih baik secara ekonomi,sosial dan kesehatan, maka Pilkada dapat dilangsungkan dengan damai. Sebaliknya bila Pilkada dilaksanakan dengan aroma corona, maka Pilkada rawan terhadap penularan corona jenis baru. Pilihan pemerintah dan elite politik ialah apakah mereka mengutamakan keselamatan nyawa rakyat atau mereka mementingkan berebut kekuasaan di ranah lokal. Semoga pemerintah dan elite politik mulai dicerahkan dan dapat berpikir jernih untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Bukankah pemerintah dan elite politik mendapat mandat dari rakyat ?

KECERDASAN PEMIMPIN DI ERA INFORMASI. Ketika menghadiri acara pesta pernikahan, saya bertemu rekan lama, Sarah namanya. Dia menjadi rekan dalam Facebook. Menurut pengakuannya....

KONFLIK STAF DAN PIMPINAN. Beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi dari rekan di jejaring sosial, sebut saja namanya Ari. Ari nekat akan membakar diri karena jabatan dia dipecat sebagai dekan akademis. Ari juga dilarang....

11 KARAKTER PEMIMPIN YANG LUHUR. Dalam era informasi ini tampaknya nilai-nilai kepemimpinan berfokus pada pencitraan diri, teknologi atau etika kepribadian. Pencitraan diri seolah menjadi....

MENEMBUS UDARA, AIR DAN TANAH. Sehabis memberikan training dari pedalaman Muara Bunyut, Kutai Barat, Kaltim saya memposting ke Facebook foto-foto kegiatan masyarakat di sekitar sungai Mahakam. Banyak respon dari rekan-rekan di Facebook dan salah satu rekan saya mengusulkan untuk menuliskan dalam Blog. Tulisan ini saya buat setelah tiga minggu meninggalkan pedalaman....

NEM TINGGI BUKAN JAMINAN SUKSES. Setiap tahun ajaran baru banyak orang tua di DIY merasa cemas,karena anaknya tidak mendapatkan Nilai Evaluasi Murni (NEM) yang tinggi. Karena kalau si anak tidak mendapatkan NEM yang tinggi, maka dia tidak akan mendapatkan Sekolah yang bagus di Yogyakarta. Kalau sang anak tidak mendapatkan Sekolah yang bagus,maka dia tidak akan sukses....

TUJUH MAKNA DIBALIK PEMILU BERKUALITAS. Hasil survei Sarjadi School of Government terhadap 2.450 responden di 10 kota besar tanggal 3-22 Juni 2013 menunjukkan 51,45 % responden belum mampu menentukan pilihan dalam Pemilu (KOMPAS,25 Juli 2013). Hal ini dapat ditengarai adanya kebingungan....

TANTANGAN PEMILU BERINTEGRITAS Buku Deepening Democracy (DD) ditulis berdasarkan pengalaman Kofi Annan ketika menangani konflik di beberapa negara yang gagal dalam pelaksanaan Pemilu. Kegagalan Pemilu tersebut berdampak terjadinya konflik horisontal yang berkepanjangan seperti di Nigeria, Kenya dan Ghana. Buku DD ini terdiri dari lima Bab, yakni....

POLITIK BATU AKIK. Maraknya demam batu akik sempat mewarnai perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika di Bandung. Batu akik dijadikan souvenir dan simbol keindonesiaan. Sesungguhnya batu akik berasal dari dalam tanah (dasar bumi), dimana batu tersebut harus digrendra, dipotong dan digosok, agar....