RSS Feed
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

English

 

Visitor

Customer Service

Song of Birds

Menjaga Marwah KPU

Judul Buku : Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu
Penulis : Prof.Dr. Jimly Assiddiqie,S.H.
Penerbit : PT Rajawali Pers
Tahun Terbit : 2014 (cetakan ke 2)
Tebal Buku : 203 halaman

 

 

 

 

Buku Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (MEPP) diawali dengan kalimat : " Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa." (hal.v).

    Tampaknya penulis berupaya membawa pembaca ke dalam pergulatan moral para penyelenggara Pemilu. Hal ini tidak bisa dinafikan - dalam praktik penyelenggaraan Pemilu telah terjadi pemecatan ratusan komisioner KPU oleh DKPP. Masalah yang banyak dialami oleh para komisioner ialah independensi. Oleh karena itu penulis menawarkan pentingnya penegakkan kode etik bagi para penyelenggara, agar mereka mandiri,profesional dan kompeten.


    Sesungguhnya buku MEPP ini merupakan potret historisitas terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang sebelumnya berupa panitia ad hoc yang dibentuk KPU dengan nama Dewan Kehormatan KPU. Namun, sekarang menjadi lembaga baru DKPP yang dibentuk oleh Pemerintah 12 Juni 2012. Tujuan pembentukan DKPP ialah dalam rangka mengawal para penyelenggara Pemilu, khususnya dalam menegakkan kode etik.


     Membaca buku ini, kita diperhadapkan dengan berbagai loncatan pemikiran,karena buku ini ditulis berdasarkan wawancara mendalam dengan Ketua DKPP. Hal ini terekam dalam Bab I - III yang berisi tentang Pendahuluan, Kilas Balik DKPP dan Etika Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan. Dalam tiga Bab berikutnya penulis memberikan kerangka konseptual di Bab IV- VI tentang Penegakkan Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu,Etika Penyelanggara Pemilu di Indonsia dan Kesimpulan.
     Yang menarik dalam buku MEPP ini posisi KPU sangat strategis yang tertuang dalam pasal 22 E UUD 1945 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Artinya KPU memiliki peran dan posisi yang strategis sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang secara formal diakui dalam UUD. Oleh karena peran KPU yang strategis tersebut, maka perlu diatur dan ditegakkan kode etik bagi para komisionernya.


    Dalam konteks penegakkan etika penyelenggara Pemilu, maka penulis memberikan tawaran tentang urgennya penegakan kode etik bersama. Kode Etik yang ditawarkan oleh penulis tersebut tertuang dalam peraturan bersama antara KPU,Bawaslu dan DKPP. Artinya dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tersebut, maka setiap penyelenggara Pemilu berkewajiban melaksanakannya secara konsisten. Adapun tujuan ditetapkannya kode etik ialah dalam rangka menjaga marwah KPU yang mencakup tiga hal,sebagai berikut :
      Pertama, menjaga kemandirian. Pemilu sebagai siklus pergantian pemerintahan lima tahunan menjadi arena yang rawan bagi elit untuk mengintervensi para penyelanggara Pemilu. Mereka dibujuk dengan pemberian uang, barang dan jasa, agar memenangkan elit dalam Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki passion yang kuat cenderung mudah menerima tawaran elit dan akhirnya terkena sanksi dipecat oleh DKPP. Dalam konteks ini kode etik berperan menjaga perilaku komisioner, agar mandiri dan tidak memihak dalam Pemilu. 
     Ke dua, menjaga integritas. Tidak bisa disangkali bahwa integritas komisioner menjadi pilar utama dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu kode etik dibuat dalam rangka mengawal integritas penyelenggara Pemilu, agar mereka tidak ‘melacurkan diri' demi uang atau kekuasaan.
    Ketiga, menjaga kredibilitas. Dengan adanya kemandirian dan integritas yang mewujud dalam diri penyelenggara Pemilu, maka akan berdampak pada kredibilitas dalam diri para penyelenggara Pemilu. Hal ini diperlukan bagi mereka, khususnya dalam mewujudkan kepercayaan elit dan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung,umum,bebas,rahasia, jujur dan adil. 
    Buku ini sangat bagus untuk para penyelenggara Pemilu/Pilkada, akademisi dan pegiat demokrasi yang ingin mendalami tentang seluk beluk penegakkan etika penyelenggara Pemilu. Namun membaca buku ini tidak bisa sambil lalu, diperlukan konsentrasi yang khusus, karena buku MEPP ditulis oleh pakar tata negara yang pola berpikirnya sangat luas. Diperlukan pencermatan dan kekritisan kita terhadap pikiran penulis yang kadang melompat-lompat dan kurang sistematis. Selamat membaca dan menjadi orang yang kritis (guno tri tjahjoko)

 

 

Wed, 29 Apr 2015 @15:52


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 1+0+6

Copyright © 2017 Dooweek 083867404015 · All Rights Reserved