RSS Feed
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

English

 

Visitor

Customer Service

Song of Birds

Pilkada Minus Calon Perseorangan


   

 

Ada 174 pasangan calon (paslon) yang lolos seleksi administrasi dari 254 pendaftar di seluruh Indonesia dalam Pilkada 2015. Sementara itu paslon yang mendaftarkan diri di DIY hanya 1 pasangan calon, yakni di Gunungkidul. Mengapa calon perseorangan di DIY cenderung menurun atau berkurang dibanding 5 tahun lalu ? Salah satu sebabnya ialah persyaratan pencalonan yang dianggap berat. Menurut PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah, pasal 10 tertulis, sebagai berikut : "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)".


     Selain itu dukungan terhadap calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka syarat untuk calon perseorangan di Gunungkidul dibutuhkan 56.209 dukungan yang tersebar di minimal 9 Kecamatan. Adapun syarat dukungan di Bantul minimal 68.506 dukungan yang tersebar di 9 Kecamatan dan Sleman 69.124 dukungan yang tersebar di 8 Kecamatan. Banyaknya dukungan ini yang tampaknya memberatkan calon untuk mendaftarkan diri dalam Pilkada. Selain itu calon perseorangan juga harus memperhitungkan berhadapan dengan petahana yang memiliki modal finansial,sosial-budaya,jaringan birokrasi dan politik. Bila calon perseorangan tidak lebih kuat modalnya dari petahana, maka kemungkinan menang akan kecil. Apa maknanya bagi perkembangan politik lokal di DIY ? Paling sedikit ada tiga implikasi dengan minusnya calon perseorangan dalam Pilkada 2015, sebagai berikut :


    Pertama, terpasungnya aspirasi masyarakat. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 2: "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Artinya secara konstitusional rakyatlah yang berdaulat bukan pimpinan parpol. Dengan minusnya calon perseorangan, maka aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan bertendensi terpasung. Masyarakat tidak bisa memilih Kepala Daerah sesuai dengan pilihannya di luar parpol. Mau tidak mau masyarakat harus menerima calon yang akan didaftarkan pada 26-28 Juli 2015. Secara esensial minusnya calon perseorangan manjadikan demokrasi lokal cenderung dihegemoni oleh elit parpol. Hal ini membenarkan asumsi penulis bahwa minusnya calon perseorangan berimplikasi menguatnya hegemoni elit parpol.


     Ke dua,berkurangnya semangat kompetisi . Dengan minusnya calon perseorangan yang mendaftar dalam Pilkada 2015, maka kompetisi antara calon yang diusung parpol dengan calon yg didukung masyarakat bertendensi kurang kompetitif. Idealnya dalam satu Pilkada komposisi calon yang berkompetisi 2 yang diusung parpol dan 2 calon perseorangan. Dengan adanya perimbangan dukungan antara parpol dan masyarakat, maka masyarakat sebagai pemilh akan disuguhi persaingan yang sehat dan fair. Persaingan yang sehat antar calon dibutuhkan dalam rangka mencari pemimpin yang berkualitas. Masyarakat bisa memilih dan menentukan calon berdasarkan program dan jejak rekam para calon secara fair. Artinya nilai-nilai kejujuran,kompetisi,keadilan dan kesetaraan haruslah dikedepankan, sehingga masyarakat tidak salah memilih. Sebaliknya bila calon yang diusung hanya dari parpol, kemungkinan respek masyarakat akan kurang terhadap calon. Karena sang calon cenderung kurang disukai,karena kinerja yang belum jelas. Apalagi kalau sang calon adalah petahana,maka ada kemungkinan apatisme masyarakat terhadapnya akan semakin menguat.


     Ketiga,tidak adanya pemimpin yang berkualitas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat sulit mendapatkan pemimpin yang berkualitas dari parpol,karena dia belum teruji jejak rekamnya dan kinerjanya. Tidak sedikit calon yang diusung parpol merupakan pilihan elit politik, dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam uji publik.Artinya calon yang disetujui oleh elit parpol dalam Pilkada belum tentu memiliki elektabilitas,kapabilitas dan popularitas, melainkan penentuan calon yang diusung berdasarkan banyaknya mahar politik yang diberikan kepada elit. Dalam hal ini kualitas pemimpin bukan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan sang calon, sebaliknya peranan mahar politik yang menentukan. Dengan asumsi bahwa mahar politik menjadi penentu,maka masyarakat tidak akan mendapatkan suguhan pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya masyarakat diperhadapkan dengan calon yang niscaya untuk dipilihnya. Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, mereka akan menolak calon yang tidak berkualitas tersebut.Penolakan calon tersebut menstimuli munculnya kelompok golput dalam masyarakat.

     Semoga masyarakat di DIY semakin cerdas dan mampu mengadakan bargaining untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam Pilkada 2015 (Dr.Guno Tri Tjahjoko,MA)

 

(telah dimuat di harian Kedaulatan Rakyat,Sabtu 11 Juli 2015,hal.12)

 

 

Fri, 3 Jul 2015 @09:46


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 2+6+3

Copyright © 2017 Dooweek 083867404015 · All Rights Reserved