RSS Feed
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

English

 

Visitor

Customer Service

Song of Birds

Refleksi Kekerasan dalam Pilkada 2015

image

 

       Kematangan elite dalam berpolitik, khususnya menghadapi kontestasi Pilkada teruji ketika dia diperhadapkan dengan kegagalan atau kekalahan. Elite politik yang tidak siap kalah bertendensi menggunakan cara apa saja, asal dia menang. Termasuk didalamnya elite memobilisasi preman untuk melakukan tindak kekerasan, penganiayaan terhadap penyelenggara dan pembakaran kantor KPUD. Tujuan utama elite melakukan tindak kekerasan tersebut ialah untuk menunjukkan ‘kekuasaan semu’ dan memaksakan kehendaknya. Adanya indikasi tindak kekerasan, penganiayaan dan pembakaran kantor KPUD merupakan bukti kepanikan dan ketidakdewasaan elite dalam berpolitik.

      Memang tidak bisa dihindarkan, adanya kontestasi antar paslon dalam Pilkada berimplikasi munculnya konflik horisontal. Kejadian penusukan dan penganiayaan terhadap anggota KPU Kapahiang Bengkulu dan KPU Tolitoli awal September 2015 menjadi bukti adanya kekecewaan paslon yang tidak lolos dalam tahapan pencalonan. Selain itu tindak kekerasan juga mewujud ke pembakaran kantor KPUD yang merepresentasikan lembaga penyelangara negara. Selama 9 bulan (Maret-November 2015) telah terjadi 9 kebakaran di kantor KPUD. Ada beberapa penyebab kebakaran kantor KPUD, salah satu penyebabnya ialah adanya konflik politik. Dari paparan tabel di bawah ini tampak jelas, korelasi adanya konflik politik dengan tindak kekerasan,misalnya : kasus kebakaran kantor KPU Buru,KPU Mimika, KPU Musi Banyuasin,KPU Ketapang, KPU Bengkulu,KPU Timor Tengah Utara dan KPU Kalteng. Peristiwa kebakaran kantor KPU Kalteng jelas bertendensi politik, karena adanya pembatalan satu paslon dalam Pemilihan Gubernur.

      Tampaknya elite politik dan para pendukungnya belum dewasa dan hal ini mewujud dengan politik bumi hangus yang dipergunakan sebagai senjata pamungkas untuk melampiaskan kemarahan. Mereka hanya berpikir pendek untuk memusnahkan semua data di KPU, dengan tujuan akhir membatalkan atau menunda Pilkada. Tindakan ini jelas bertentangan dengan hukum dan akal sehat. Apa makna dibalik peristiwa kekerasan terhadap penyelenggara Pilkada dan kebakaran kantor KPUD ?

 

No Lokus Kejadian            Waktu                 Tindak Kekerasan

1. Kantor KPU Buru Selatan 16 Maret 2015      Kantor dan empat rumah warga ikut terbakar

2. Kantor KPU Mimila/Timika 6 Juni 2015        Seluruh kantor terbakar

3. Kantor KPU Musi Banyuasin 26 Juli 2015       Gudang logistik terbakar

4. Kantor KPU Jawa Barat 7 Agustus 2015 32 juta arsip surat suara terbakar

5. Kantor KPU Ketapang 21 September 2015      Kantor terbakar

6. Kantor KPU Bengkulu Selatan 6 Oktober 2015    Seluruh kantor dan isinya terbakar

7. Kantor KPU Timor Tengah Utara 11 Oktober 2015    Seluruh kantor dan isinya terbakar

8. Kantor KPU Surabaya 6 November 2015 Korseleting pengering rambut

9. Kantor KPU Kalteng 29 November 2015 3 ruang terbakar

10. Kantor Panwaslu,Muratara 15 Desember 2015 Pembakaran ban, blokir jalan umum dan penyitaan senjata tajam

11. Kantor Gubernur Kaltara 19 Desember 2015 Membakar aula Kantor Gubernur dan 2 mobil dinas

Sumber: berbagai sumber yang diolah oleh penulis

 

       Pertama, KPU merupakan lembaga penyelenggara negara. Secara yuridis posisi KPU diatur dalam UUD 1945 pasal 22 E, ayat 5, sebagai berikut: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Artinya keberadaan KPU diakui dalam Undang-Undang Dasar yang bersifat Nasional dan terstruktur secara hirarki mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Dalam hal penganiayaan terhadap penyelenggara negara, hal ini bertentangan dengan hukum. Karena penganiayaan terhadap penyelenggara dilakukan dalam rangka tugas negara, maka penganiayaan tersebut adalah tindakan melawan negara.

      Kedua, KPU bersifat tetap. Sebagai penyelenggara negara yang bersifat tetap, KPU ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional. Adapun sumber daya manusia yang mendukung secara operasional ialah aparat sipil negara (ASN) yang diperbantukan oleh Pemda atau organik yang merupakan staf KPU. Sedangkan para komisioner yang direkrut secara terbuka atau lelang merupakan pimpinan tertinggi. Artinya komisioner merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggara negara. Dengan demikian penganiayaan terhadap komisioner merupakan tindakan bukan saja melawan hukum, namun hal ini bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan pemerintah yang sah.

      Ketiga, KPU bersifat mandiri. Artinya setiap anggota komisioner maupun staf kantor KPU bukan anggota partai politik atau simpatisan. Setiap anggota komisioner dan staf tidak diperbolehkan berpihak atau kelihatan berpihak pada satu partai politik. Dalam konteks Pilkada, setiap penyelenggara diwajibkan untuk tidak berpihak pada satu paslon. Para penyelenggara berkewajiban melayani semua paslon dengan prinsip mandiri,profesional dan berintegritas tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian setiap penyelenggara Pilkada melaksanakan tugasnya secara profesional dengan berpedoman pada regulasi dalam melaksanakan tugas. Artinya setiap penyelenggara negara dituntut untuk jujur dan tidak memihak pada salah satu paslon atau bermain mata. Apabila diketahui bahwa penyelenggara tidak jujur dan profesional, maka mereka dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka bisa dikenai sanksi sangat keras dalam wujud pemberhentian tetap.

      Dengan memperhatikan peran KPU yang sangat strategis dalam Pilkada, maka sudah sepantasnya pengamanan terhadap kantor KPUD dan komisioner diberlakukan. Sebab segala tindak kekerasan dalam Pilkada menodai kualitas demokrasi yang bermartabat (Dr.Guno Tri Tjahjoko)

Sun, 9 Oct 2016 @22:23


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+7+9

Copyright © 2017 Dooweek 083867404015 · All Rights Reserved