RSS Feed
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

English

 

Visitor

Customer Service

Song of Birds

Politik Dapil

image

       Salah satu isu krusial yang akan divoting oleh Pansus RUU Pemilu 2019 ialah penatapan Daerah Pemilihan (Dapil). Ada dua opsi yang mengemuka, para elite parpol menghendaki Dapil terdiri dari 3-8 kursi atau 3-10 kursi. Mengapa elite  parpol kecil/menengah berkehendak alokasi kursi 3-10. Sebaliknya mengapa elite parpol besar cenderung berkehendak alokasi 3-8 kursi ? Sesungguhnya dibalik semua pergulatan elite  berkehendak dengan usulannya – implisit adanya pertarungan memenangkan daerah pemilihan dalam Pemilu 2019. Sebab dengan alokasi kursi  3-8 kursi per Dapil - hal ini menguntungkan partai besar daripada partai kecil/sedang.Lijphart membuat rumus dapil, sebagai berikut:  T= (75%)/(M+1) (T =Threshold/ambang batas,M = besaran distrik).

      Jika dalam Dapil  yang diperebutkan 3-8 kursi, dengan rumus Lijphart, maka peluang parpol untuk mendapatkan dukungan pemilih minimal 8,3%. Tentu peluang 8,3 % ini menguntungkan parpol besar, karena dia sudah lebih mapan dan memiliki  basis konstituen  dalam masyarakat. Sebaliknya peluang 8,3% bagi parpol kecil/ sedang jelas merugikan, karena peluang mereka untuk mendapatkan kursi kecil. Sebaliknya parpol kecil/sedang akan diuntungkan dengan alokasi kursi 3-10, karena peluang mereka mendapatkan kursi lebih besar.
Nalar Gerrymandering

       Dalam proses pembahasan  jumlah dan alokasi kursi DPR telah disepakati antara Pemerintah dan DPR  penambahan 15 kursi. Jadi  kursi DPR yang diperebutkan dalam Pemilu 2019 berjumlah 575 kursi. Memperhatikan fenomena adanya penambahan 15 kursi DPR dan tidak transparannya penetapan Dapil oleh pansus, maka ada kemungkinan terjadinya politik transaksional yang dipengaruhi nalar Gerrymandering. Elbridge Gerry adalah seorang Gubernur Massachusetts (1812) yang merekayasa batas distrik perwakilan legislatif negara bagian yang menguntungkan partai Demokrat.

      Nalar berpikir Gerrymandering ialah memaksimalkan suara pendukung untuk memeroleh kursi dan meminimalisasi suara lawan. Ada dua nalar yang biasa digunakan dalam penetapan Dapil,yakni cracking dan packing. Pertama, cracking, elite politik merekayasa Dapil dimana dukungan terhadap partainya kecil. Upaya yang dilakukan elite politik ialah mematahkan (cracking) daerah-daerah disekitarnya dan menggabungkan dengan Dapilnya, sehingga dukungan pemilih terhadap partainya yang kecil menjadi besar.  Kedua, packing dalam penyusunan Dapil ialah suatu upaya elite politik untuk menguasai  Dapil dengan cara meminimalkan partai lain tanpa mereka mengetahuinya. Dalam nalar packing tersebut, elite memfokuskan pada satu daerah yang jumlah kursinya (pemilih) banyak, sehingga mendongkrak perolehan kursi partai di parlemen.  Berdasarkan dua nalar tersebut, maka upaya untuk memeroleh penambahan kursi bagi elite parpol  dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk memeroleh penambahan kursi di parlemen ialah dengan merekayasa Dapil. Oleh karena itu mensiasati penguasaan Dapil menjadi keniscayaan, karena elite sudah memastikan akan memeroleh kursi.

Lembaga Independen

      Memperhatikan UU Pemilu yang setiap lima tahun gonta-ganti,hal ini menunjukkan tidak berkualitasnya kinerja pansus DPR.Selain itu pansus menjadi ajang pergulatan kepentingan elite parpol untuk memerebutkan kursi di parlemen. Mereka tidak berpikir sebagai negarawan yang mementingkan kualitas demokrasi dan kestabilan negara. Oleh karena itu sudah pada saatnya kita perlu perbaiki cara penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam Pemilu di Indonesia,sehingga asas keadilan,keterwakilan dan kesetaraan dapat mewujud. Menurut penulis, perbaikan Dapil bisa dilakukan setiap sepuluh tahun bukan lima tahun sekali. Idealnya DPR hanya membuat garis besarnya saja, kemudian untuk penjabarannya diserahkan kepada lembaga independen yang terdiri dari akademisi,tokoh masyarakat dan LSM.

       Lembaga independen tersebut dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas pokok meneliti dan membuat Dapil yang kemudian dijabarkan secara teknis oleh penyelenggara Pemilu.Anggota lembaga tersebut mengadakan penelitian dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan prinsip-prinsip penetapan Dapil yang telah diterima secara universal. Oleh karena para akademisi,tokoh masyarakat dan pegiat LSM tidak memiliki kepentingan politik   – maka mereka dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka bertanggungjawab kepada Presiden selaku pemberi mandat bukan kepada DPR. Hasil penetapan Dapil oleh lembaga independen tersebut yang diacu dalam UU Pemilu. Dengan demikian kepentingan elite politik untuk merekayasa Dapil dinihilkan. 

Dr.Guno Tri Tjahjoko,MA lulusan Pascasarjana Fisipol UGM dan anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 15 Juni 2017, hal. 14

Thu, 15 Jun 2017 @15:19


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 0+4+3

Copyright © 2017 Dooweek 083867404015 · All Rights Reserved