image

Pilkada Aroma Corona

by  Guno Tri Tjahjoko

 

“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,’’ (Perpu No 2/2020, pasal 201 A,ayat2)

Kutipan tersebut secara eksplisit memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara untuk merevisi peraturan Pilkada yang tertunda. Namun bila pandemi corona belum dapat teratasi, maka Pilkada akan dijadwalkan ulang (ayat 3). Mencermati Perpu No 2/2020, khususnya pasal 201 A ayat 2 dan 3 tersebut - tampaknya ada kegamangan dari pemerintah. Di satu sisi Pemerintah ingin fokus menuntaskan mengatasi pandemi corona. Namun di sisi lain adanya desakan  elite politik untuk penuntasan Pilkada serentak. Prediksi pemerintah pandemi corona akan memasuki puncaknya dibulan Mei 2020 dan akan menurun di bulan Juni 2020. Dengan asumsi prediksi tersebut diperkirakan bulan Juli 2020 pandemi corona akan dapat dikendalikan, sehingga situasi dan kondisi berangsur-angsur normal.

Namun pemerintah kurang mempertimbangkan bahwa jenis virus corona yang menyebar di Indonesia bukan tipe A,B dan C yang sudah menyebar di China,Italia,Spanyol,Iran dan Amerika. Virus corona yang menyebar di masyarakat masuk dalam tipe lainnya yang bisa jadi lebih ganas. Selain itu karakteristik virus ini terus bermutasi dan sulit terdeteksi dengan tes cepat di masyarakat. Selaras dengan hal tersebut sampai hari ini belum ada obat untuk mengatasi jenis virus yang berkembang di Indonesia. Untuk mengatasi virus corona membutuhkan penelitian dan uji coba sekitar satu tahun.

Dari beberapa permasalahan tersebut, Pilkada yang merupakan ajang pengerahan massa rawan terhadap penularan virus corona yang membahayakan masyarakat. Ringkasnya, bila Pilkada dilaksanakan  Desember 2020 rawan terhadap penularan virus corona. Bagaimana solusi atas pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi corona ? Penulis mengajukan tiga pemikiran yang realistis, agar pelaksanaan Pilkada aman dan nyaman bagi masyarakat,sebagai berikut :

 

Pertama, memastikan virus corona dikendalikan

Oleh karena sumber masalah adanya pandemi corona, maka perlu dipastikan bahwa pemerintah sudah mampu mengendalikan virus corona - adanya antivirus (obat) yang terbukti dapat menyembuhkan masyarakat. Penerapan larangan mudik, pembatasan sosial berskala besar dan tes swab dipastikan telah memutus penularan virus corona. Selaras dengan hal tersebut pemerintah berinisiatif menemukan antivirus corona Dengan adanya kepastian bahwa virus corona  dapat dikendalikan oleh pemerintah, maka rasa aman dan kepercayaan masyarakat akan muncul. Dalam kondisi seperti sekarang, dimana terjadi ketidakpastian keselamatan masyarakat - Pilkada yang merupakan pengumpulan orang di TPS-TPS rawan terhadap penularan virus corona. Dalam hal ini pemerintah mengalami dilema, karena didesak oleh para elite politik dalam rangka melaksanakan Pilkada. Di satu sisi pemerintah fokus menyelamatkan masyarakat dari bahaya virus corona. Namun di sisi lain, pemerintah yang didukung oleh koalisi partai politik - mereka berkepentingan dengan merebut kekuasaan di ranah lokal. Dilema pemerintah menghadapi desakan elite politik ditambah lagi dengan pendanaan dalam Pilkada, karena APBN/APBD difokuskan untuk mengatasi pandemi corona, maka dana untuk Pilkada belum mencukupi.

 

Kedua, butuh pemulihan

Secara faktual pasca pandemi corona dibutuhkan proses pemulihan ekonomi,ketahanan sosial masyarakat, ketahanan pangan dan normalisasi kegiatan dalam masyarakat. Pandemi corona telah mempurukkan ekonomi pemerintah yang berdampak terhadap seluruh aspek bisnis dalam masyarakat. Dampak pandemi corona, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mereka mengharapkan bantuan langsung tunai dari pemerintah.Hal ini berdampak pada masyarakat rentan terhadap penyakit sosial. Kejahatantumbuh subur di tengah masyakat yang lapar, tidak ada pekerjaan dan tidak ada kepastian masa depan. Semua dampak pandemi corona tersebut membutuhkan waktu pemulihan minimal satu atau dua tahun.

 

Ketiga, proses demokratisasi membutuhkan keselamatan dan kenyamanan

Bila ada kepastian corona dapat diatasi dan masyarakat telah pulih baik secara ekonomi,sosial dan kesehatan, maka Pilkada dapat dilangsungkan dengan damai. Sebaliknya bila Pilkada dilaksanakan dengan aroma corona, maka Pilkada rawan terhadap penularan corona jenis baru. Pilihan pemerintah dan elite politik ialah apakah mereka mengutamakan keselamatan nyawa rakyat atau mereka mementingkan berebut kekuasaan di ranah lokal. Semoga pemerintah dan elite politik mulai dicerahkan dan dapat berpikir jernih untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Bukankah pemerintah dan elite politik mendapat mandat dari rakyat ?

Fri, 22 May 2020 @11:11


12 Komentar
image

Mon, 25 May 2020 @17:54

Bagus

Mantab Pak Guno

image

Mon, 25 May 2020 @18:04

Guno Tri Tjahjoko

Terikakasih mas Bagus Sarwono (Bawaslu DIY)

image

Mon, 25 May 2020 @18:17

Panggih

Mantab p Guno,
Tapi saya punya pendapat bahwa, Corona menurut para ahli sdh ada sejak lama dan baru beberapa bulan meledak di Wuhan Kmd menyebar ke seluruh dunia, hampir sama dengan virus influenza, sekarang kita hidup berdampingan dengan virus influenza, spt nya kita juga hrs berdampingan dengan covid19, tinggal bgmn kita menjaga diri kita dr virus tsb. Pemilihan hrs dibuat design yg tidak memungkinkan utk penularan baik utk penyelenggara maupun masyarakat, protokol sehat tetap dibuat bersamaan dengan tahapan pemilihan.

image

Mon, 25 May 2020 @18:24

Guno Tri Tjahjoko

Terimakasih mas Panggih atas komennya

image

Mon, 25 May 2020 @19:23

Hamdan

Sepakat mo, hanya perlu penentuan waktu definitif kapan Pilkada digelar, apakah ketika aroma corona masih kental, berangsur berkurang atau sama sekali hilang

image

Mon, 25 May 2020 @20:18

Ruslan.H

Izin sharing Mo, Tahspan di tengah pandemi bbrp hal juga berpotensi mjd kendala:
1.risiko thd keselamatan & kesehatan penylnggara maupun pemilih jika plksanaan verfal dukungan paslon & coklit mutarlih
2. Anggaran tentu mmbengkak krn hrs mnyesuaikn protokol pencegahan covid
3. Partisipasi pemilih berpotensi rendah
4. Rekanan penyedia barang & jasa jika blm pulih krn efek covid tentu mnjd kendala dlm pngadaan barang & jasa yg diperlukan utk mndukung plksanaan tahapan

image

Mon, 25 May 2020 @20:40

Johan

Mantab tulisannya Romo Guno..
langsung menukik ke pokok permasalahan...

Pilkada dapat dilaksanakan pada bulan desember 2020 dengan asumsi status darurat pandemi berakhir di akhir bulan mei. Sehingga tahapan yg di pending, dapat dilanjutkan kembali pada awal juni. Kalau status darurat bencana covid secara resmi belum dinyatakan dicabut oleh pemerintah, sebaiknya diundur tahun 2021.

image

Mon, 25 May 2020 @20:58

Guno Tri Tjahjoko

Terimakasih mas Hamdan,mas Hani dan mas Johan. Dalam mengambil kebijakan idealnya keselamatan rakyat menjadi pertimbangan utama bukan kepentingan kekuasaan.Resiko besar bagi penyelenggara dan rakyat tertular Covid 19

image

Mon, 25 May 2020 @21:15

Benget

Top lae Guno...
Pasca perpu 2/2020, selain memastikan waktu pelaksanaannya, yg tak kalah penting adalah memastikan kualitas pilkada serentak 2020 nya...

https://rumahpemilu.org/memastikan-kualitas-pilkada-serentak-2020-pasca-perpu/

image

Mon, 25 May 2020 @21:19

Guno Tri Tjahjoko

Lae Benget,
Kualitas Pilkada esensinya pada rakyat yg memerintah,namun dengan adanya Corona 19 nyawa rakyat terancam. Dalam kondisi yg tidak pasti,sebaiknya Pilkada ditunda sampai kondisi aman bagi rakyat

image

Wed, 17 Jun 2020 @06:20

Junior Hendri Wijaya

Setuju pak pada setiap poinnya, menindaklanjuti dari artikel diatas, kita ketehui keberlangsungan pilkada ditengah aroma corona perlu dipertimbangan secara spesial. Sehingga pelaksanaan Pilkada bukan hanya sekadar siapa yg dipilih dan menjabat saja. Terutama pada point ketiga
Secara khusus dipikirkan, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,’’ (Perpu No 2/2020, pasal 201 A,ayat2)
Kutipan tersebut secara eksplisit memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara untuk merevisi peraturan Pilkada yang tertunda. Namun bila pandemi corona belum dapat teratasi, maka Pilkada akan dijadwalkan ulang (ayat 3).

Maka menurut saya penundaan pilkada dilaksanakan setelah aroma corona sudah optimal. Tawarannya adalah difokuskan dulu mengatasi Covid19, mengingat data kasus Covid19 ini masih tinggi mnurut saya bahkan sseudah beberapa kali melebihi 1000 perhari dan menandakan Indonesia butuh pemulihan, keselamatan dan ke

image

Fri, 19 Jun 2020 @14:07

Fachrizal Ryan

Saya kira opsi dijadwalkan ulang harus segera diperhitungkan oleh pemerintah. Ini Pandemi, artinya hampir merebak ke seluruh negara, Pemilukada hanyalah sebuah prosesi kecil di tengah pandemi ini, keselamatan warga negara menjadi hal yang utama hari ini.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 digitaleadership · All Rights Reserved
powered by sitekno